Presiden Jokowi Tak Mengindahkan Janji

Gejolak mahasiswa yang dilakukan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) ini semakin menjadi-jadi, hal ini dikarenakan sikap respon dari pihak istana yang tak memiliki prinsip. Istilah singkatnya adalah plin-plan, dikutip dari sumber BEM SI menytakan bahwa “Jokowi banyak mengumbar janji akan tetapi selalu ingkar janji”. Pada 21 Mei 2015 lalu pihak kepresidenan yang diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitant (Kepala Staff Kepresidenan), Pratikno (Menteri Sekretaris Negara), Andi Widjayanto (Sekretaris Kabinet) Andrinof Chaniago (Menteri Bappenas), Teten Masduki (Staff Khusus Seskab) dan beberapa pejabat Istana bahwa Presiden Jokowi akan menerima mahasiswa dalam rangka pernyataan sikap Presiden Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa pada senin, 25 Mei 2015 mendatang yang akan live disiarkan di seluruh stasiun telivisi. Teringat sekali perkataan Luhut pada saat menemui massa aksi BEM SI (21/5) saat itu di depan istana merdeka, “Kami tadi sudah diskusi dengan teman-temanmu perwakilan BEM Mahasiswa di dalam, saya kira diskusi berjalan baik, alot, dan menurut saya teman-teman kalian itu punya pemikiran yang matang dan perlu diantisipasi,… maksud saya diapresiasi. Saya ingin mengatakan bahwa Presiden tadi sudah dikomunikasikan dengan bapak mensesneg akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa nanti hasi senin (25/5), yang kedua kita atur lagi pertemuan nanti antara perwakilan mahasiswa dengan pemerintah yang diwakili beberapa staff presiden untuk mengkomunikasikan program-program yang kalian konsen bahwa itu tidak berpihak kepada rakyat banyak.” Janji yang diumbar ini tak memiliki nilai apapun, mereka hanya berbicara tanpa adanya landasan. Entah apa yang terjadi pada pemerintahan Indonesia saat ini. Ungkapan yang tiba-tiba dibatalkan itu tidak disepakati oleh kedua pihak sehingga menimbulkan persepsi bahwa ini merupakan kebohongan Publik. Hal ini dijelaskan ketika pada Sabtu malam, 23 Mei 2015 tepat pukul 22.47, Staff Kepresidenan menghubungi Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia terkait pembatalan yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa menemui BEM SI hari senin mendatang. Informasi pembatalan ini juga diterima oleh rekan-rekan BEM SI di Universitas Gajah Mada (UGM) dari Teten Masduki (Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi) melalui pesan whatsapp yang berbunyi, “Info dari Pak Pratikno, menurut Pak Luhut barusan: Senin jadwal Presiden tidak memungkinkan menerima mahasiswa. So, mahasiswa akan diterima di waktu lain.” BEM SI merasa sangat kecewa terhadap sikap yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang secara umum termasuk dalam kategori Kebohongan Publik. Mereka dibilang tidak peka dan tanggap dalam menerima pesan tuntutan. Perumpamaan bahwa Presiden takut dengan Mahasiswa ternyata menjadi sebuah kenyataan di negeri ini. Berbagai alasan akan dikeluarkan agar menghindar dari kejaran terkait hal substansial yang diajukan mahasiswa. Tuntutan yang dilontarkan oleh kaum Mahasiswa BEM SI berupa Pemerintah harus segera mencabut kebijakan harga BBM dari mekanisme pasar bebas dan kembalikan subsidi BBM serta mengambil alih 100 % kekayaan dan aset blok mahkam dan Freeport. Apakah Presiden berani mengambil kebijakan yang sesuai keinginan masyarakat atau tidak? Dan berikut merupakan sikap dari BEM SI yang disebarkan di media sosial agar semuamasyarakat tahu tentang kekecewaan yang ditimbulkan dari pimpinan kita sendiri. Dari sikap pemerintah yang ingkar terhadap janjinya, maka kami Aliansi BEM SI menyatakan sikap bahwa : 1. Pihak Istana Negara adalah para PEMBOHONG. 2. Kami akan mengumpulkan kekuatan massa yang lebih besar untuk terus berkonsolidasi, bergerak, mengkritik pemerintah, dan menekan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. 3. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, buruh, ormas dan lain sebagainya untuk menjadi oposisi pemerintahdemi stabilisasi ekonomi, hukum, sosial, dan politik di Indonesia. Penjelasan diatas merupakan keterangan asli yang dikutip dari media sosial milik BEM SI. Diharapkan semoga pemerintah segera membaca dan menindaklanjuti tuntutan tersebut, dikarenakan Indonesia itu butuh kejelasan dan ketegasan bukan janji-janji palsu yang beredar saat ini. Masyarakat sangat membutuhkan pemerintah yang adil dan bijaksana, mampu membedakan antara kepentingan dalam negeri daripada kepentingan bersama pihak asing yang justri dibodohi oleh negara asing. Entah sampai kapan negara ini bisa berdiri sendiri dan mandiri.